Sejarah Lengkap Masa Reformasi - Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Setelah presiden Soeharto turun tahta pada tanggal 12 Mei 1998, dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah Soeharto turun, pemerintahan dipegang oleh Presiden B.J. Habibie, yang tidak berlangsung lama, karena rakyat dan anggota MPR/DPR menganggap Habibie masih merupakan warisan Orde Baru. Untuk mereformasi DPR, tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR yang diikuti 48 partai. Pada era Presiden Habibie,timor timur yang menjadi provinsi ke27,memisahkan diri dari NKRI Terlepasnya timor timur menjadi factor utama    penolakan MPR atas pidato pertanggungjawabanya pada bulan oktober 1999 dan B J Habibie akhirnya mengundurkan diri dari bursa calon presiden. Tetapi pada hakekatnya, sidang umum tersebut, bermaksud untuk menurunkan pemerintahan Habibie, dan hasil sidang tersebut menolak pertanggungjawaban Habibie. Praktis masa pemerintahan Presiden Habibie merupakan yang paling singkat, lebih kurang 1 tahun.   Jabatan presiden dilanjutkan kepada Abdurrahman Wahid, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah menandakan lahirnya periode baru. Pasangan Gus Dur –Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan. Pasangan ini membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik tanggal 28 oktober 1999. Terlepas dari adanya kekecewaan karena dihapuskanya Departemen Penerangan dan Departemen sosial, kabinet ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Pada masa orde baru persoalan yang sangat menonjol adalah masalah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, masalah BPPN, kinerja  BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengamanan social (JPS), munculnya masalah disintegrasi, konflik etnis antar umat beragama, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia(HAM).

Muncul kasus Bruniegate yang mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur turun drastis dan puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum pertama untuk presiden Gus Dur, pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul dengan Memorandum kedua pada tanggal 30 april 2001. Presiden Gus Dur terkenal dengan sikapnya yang controversial, bukan memberi laporan tetapi memgeluarkan maklumat yang isinya membekukan lembaga MPR dan DPR. Puncak jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR untuk mempercepat   sidang istimewa MPR, yang menilai presiden Gus Dur telah melanggar Tap No.VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (pol) Chaerudin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.

Pada sidang Istimewa tanggal 23 juli 2001, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan TAP MPR No.3 Tahun 2001 dan Hamzah Has ketua umum PPP terpilih sebagai wakil presiden RI. Pada pemerintahanya banyak persoalan yang harus dihadapi salah satunya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Untuk mengatasi persoalan tersebut: Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 april 2002. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang, dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan.  Untuk pertama kalinya  Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua kali yaitu untuk  memilih anggota legislative dan memilih presiden secara langsung. Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik, setelah melaksanakan   pemilu legislative, dilanjutkan   dengan pemilihan Calon presiden dan wakil presiden. Kandidat Presiden dan juga Wakil Presiden pada pemilu 2004 adalah  Megawati-Hasyim Muzadi didukung oleh PDIP, Wiranto-Salahudin Wahid didukung partai Golkar, Amien Rais-Siswono didukung Partai Amanat Nasional, Hamzah Haz-Agum Gumelar didukung Partai Persatuan Pembangunan, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla  didukungpartai Demokrat. Pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Mega Hasyim, akhirnya dilaksanakan pemilu putaran ke2 dan dimenangkan oleh pasangan SBY –Jusuf Kalla. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004, kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono : (1) Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga oktober 2004 menjadi naik jika dibandingkan dengan  periode yang sama pada tahun 2003, (2) Kebijakan soal Aceh ditunjukkan oleh presiden dengan memperpanjang status darurat sipil, (3) Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan oktober 2006 dilaksanakan dalam dua tahap, (4) Pada masa pemerintahanya presiden SBY menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali, dan (5) Kenaikan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pada masa pemerintahannya dilaksanakan pemelihan umum  yang dilaksanakan dari pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.[gs]